Daftar UMK Katingan Tahun 2000-2021
Gaji UMR/UMP Soppeng Terbaru
Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan memutuskan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup cocok, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Seandainya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena elemen yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang terus disuarakan oleh para buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam jenis perihal dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh atau pelaksana usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Berikut ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para karyawan menerima penghasilan sebagai penghasilan yang layak.
Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada artian itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua bentuk tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran baik secara lantas ataupun tak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tak diaplikasikan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala upah cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian elemen dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan tersebut menurut keperluan hidup cocok.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tak cakap membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh kepada tata tertib.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketentuan tata tertib tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji tersebut. semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment