Upah Minimum Regional - Daftar UMP Singkawang Tahun 2021/2022
Upah Minimum Regional - Daftar UMP Singkawang Tahun 2021/2022
Bicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Daftar UMP Singkawang Tahun 2021/2022 seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Bila diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda kenal, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi perihal upah atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja mendapat gaji sebagai pendapatan yang layak.
Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Menurut penjelasan itu dapat disimpulkan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yakni Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan tersebut.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara seketika maupun tak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang telah tak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup sesuai.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tak cakap membayar bayaran terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikendalikan dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap hukum.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.
Ketetapan hukum hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi sampai ketentuan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment